Tulisan Terkini >>

LPCR PWM Jateng Buat Peta Persebaran Cabang-Ranting Muhammadiyah


Surakarta - LPCR PWM Jawa Tengah telah menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di kantor PDM Kota Surakarta, Ahad, (3/8). Dalam forum ini diundang semua perwakilan LPCR PDM Se-Jawa Tengah dan PTM se-Jawa Tengah yg jumlahnya lebih dari 20 kampus. Pengurus LPCR PP Muhammadiyah juga turut hadir mendampingi kegiatan tersebut hingga selesai, yaitu Ridho Al-Hamdi, MA (Sekretaris) serta sejumlah anggota lainnya Dr. Mutiullah, dan Adi Sucipto, MT.
Forum ini merupakan langkah koordinasi yg dilakukan LPCR dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terkait dalam rangka penyelesaian agenda pembuatan peta kondisi cabang dan ranting se Provinsi Jawa Tengah. "Jawa Tengah merupakan provinsi penyumbang cabang dan ranting terbesar untuk Persyarikatan. Karena itu, setelah pemetaan di Yogyakarta dan DKI Jakarta sebagai pusat pergerakan Muhammadiyah, LPCR PP Muhammadiyah  dengan serius mendampingi pembuatan peta tersebut di provinsi ini," ujar Ridho di sela-sela forum tersebut. Selain itu, lanjutnya, pembuatan peta tersebut ingin menunjukkan bahwa muhammadiyah sebagai organisasi modern harus memetakan dakwahnya berdasarkan data lapangan sehingga program dan kegiatan persyarikatan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. "Kita ingin menerapkan khoirunnas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yg lain," tambahnya.
Umar AR, Ketua LPCR PWM Jawa Tengah juga memberikan laporan bahwa pembuatan peta di 35 kabupaten dan kota ini sudah dimulai sejak awal tahun 2014. Sekarang sudah 95% hampir selesai. Target akhir bulan September ini hasil riset ini selesai. "Kalau ini jadi, ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi Muhammadiyah," lanjutnya. Semoga model-model riset seperti ini terus dikembangkan oleh Persyarikatan agar tepat sasaran dalam menyusun kebijakan di forum musyawarah, misal Muktamar, Musywil dan seterusnya hingga Musyran. Di akhir acara, ada presentasi dari salah satu PRM unggulan di Jawa Tengah, PRM Plompong (kab brebes). Presentasi ini disampaikan oleh pengurus PRM yaitu Wahipuddin dan Marzuki. [sp/muhammadiyah.or.id]

LPCR Muhammadiyah Gelar Rakerwil se-Jateng


Surakarta - Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Muhammadiyah Surakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surakarta (STIKES) PKU Muhammadiyah Surakarta menyelengarakan Raker LPCR se-Jawa Tengah, di Balai Muhammadiyah Surakarta.
Humas STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta Teguh Wahyudi dalam rilis yang diterima muhammadiyah.or.id, Jumat (5/9) menyebutkan, tema yang diketengahkan dalam Raker adalah “Menuntaskan Pemetaan Dakwah Cabang dan Ranting se-Jawa Tengah”.
“Raker LPCR ini diikuti sebanyak 100 peserta yang terdiri dari utusan LPCR se-Jawa Tengah. Dibuka langsung oleh Musman Thalib selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah,” jelasnya..
Menurut Ketua LPCR Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, Khoiron selaku ketua panitia, penyelenggaraan Raker ini nantinya dapat sebagai tonggak untuk menggiatkan kembali semangat dakwah, baik bagi pengurus dan pimpinan cabang maupun ranting Muhammadiyah.
“Untuk memberdayakan LPCR, nantinya dapat bekerja sama dengan AUM yang ada. Dan ini pula sudah terbukti dengan terselenggaranya raker ini atas kerja sama STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta dengan LPCR Surakarta,” ujarnya
Dengan tersusunnya peta dakwah di Jawa tengah ini nantinya dapat mempermudah PDM yang ada untuk menyusun program dakwah kedepannya dan akan lebih menyasar berdasarkan kondisi di wilayah masing masing daerah. Selain itu, nantinya untuk menilai kinerja dari pimpinan ranting maupun pimpinan cabang se Jawa Tengah.[sp/muhammadiyah.or.id]

Menengok Persiapan Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar



Yogyakarta- Panitia Pusat dan Wilayah Muktamar Muhammadiyah ke Empat Puluh Tujuh di Makassar bertekad mempercepat kerja-kerjanya dalam rangka mempersiapkan perhelatan terbesar Musyawarah Muhammadiyah Muktamar yang dilakukan sekali dalam lima tahun tersebut. Walaupun ada pengunduran jadwal Muktamar, tetapi tidak mengurangi kinerja panitia dalam segera mempersiapkan Muktamar yang pertama setelah 1 Abad berdirinya Muhammadiyah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Panitia Pusat Muktamar Iwan Setiawan saat dihubungi redaksi pagi ini, Rabu (10/9). Menurut Iwan, peserta Muktamar Muhammadiyah akan berjumlah tiga ribu orang, dan akan ditempatkan di gedung Iqra kompleks Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar yang saat ini masih delapan puluh persen pengerjaannya. Sedangkan untuk Muktamar 'Aisyiyah, peserta yang terdaftar mencapai seribu delapan ratus orang akan dipusatkan di Balai Prajurit TNI M.Yusuf (Manunggal) di tengah Kota Makassar. Sedangkan untuk expo atau pameran Muktamar, akan ditempatkan di Celebes Convention Center (CCC) Makassar yang terletak dipinggiran pantai Losari. Lebih lanjut Iwan menjelaskan, Muktamar Muhammadiyah akan diawali dengan Tanwir yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Agustus 2015, dan dilanjutkan Muktamar pada 3-7 Agustus 2015. “Khusus untuk Tanwir 'Aisyiyah, kita akan tempatkan di Hotel Sahid Jaya Makassar di tanggal yang sama dengan pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah,” jelasnya. Khusus penggembira yang diperkirakan mencapai angka sepuluh ribu orang, Iwan yang juga wakil sekretari Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah ini memberikan gambaran, penginapan penggembira akan di tempatkan di rumah-rumah warga Muhammadiyah di tiap cabang Muhammadiyah se Makassar dan Gowa.

Sementara itu Ketua Panitia Muktamar Pusat, Zamroni berharap, pelaksanaan Muktamar yang pertama setelah Muktamar 1 Abad ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana, apalagi dengan banyaknya dukungan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Ditanya mengenai kesiapan gedung Unismuh yang belum selesai pembangunannya, Zamroni menegaskan bahwa gedung akan diselesaikan dalam kurun waktu 4 bulan ini, sehingga pada awal tahun diharapkan gedung yang diharapkan menampung seluruh peserta Muktamar tersebut sudah dapat digunakan untuk beraktivitas.[www.muhammadiyah.or.id]

STIKES PKU Muhammadiyah Solo Buka Prodi Baru


Solo – Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) PKU Muhammadiyah Solo bakal membuka empat program studi (Prodi) baru. Dengan demikian, kampus ini nantinya bakal memilik tujuh Prodi.
Ketua STIKES PKU Muhammadiyah Solo, Weny Hastuti, mengatakan keempat Prodi baru itu, yakni diploma empat (D-4) Perawat Anastesi, D-4 Elektromedik,  D-3 Akupunktur dan D-3 Administrasi Rumah Sakit.
“Keempat Prodi tersebut saat ini dalam proses perizinan,” ungkapnya di Balai Muhammadiyah Solo, Rabu (10/9).
Adapun untuk tahun akademik pertama nanti, menurut Weni, pihak kampus tak merekrut calon mahasiswa dalam jumlah banyak, namun cukup satu kelas saja untuk masing-masing Prodi baru. Satu kelas sekira 40 mahasiswa.
Dibukanya Prodi baru, menurut dia, salah satunya tak lepas dari kebutuhan profesi perawat anastesi dan elektromedik saat ini cukup tinggi.
“Saat ini kebutuhan perawat anastesi di Indonesia mencapai 22.500 orang. Padahal perawat anastesi yang ada sekarang ini baru sekitar 2500 orang. Sehingga kekurangannya masih banyak,” ungkapnya. [sp/timlo]

Din Syamsuddin dan Said Aqil Menggoda Panglima TNI



Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengadakan pertemuan dengan para tokoh ormas islam termasuk Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua PBNU Said Aqil. Dalam kesempatan tersebut, Din dan Aqil sempat melemparkan candaan dengan menggoda Moeldoko.

Pertemuan antara TNI dan tokoh-tokoh ormas islam digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (10/9/2014). Din pun melempar candaan dengan memanggil Moeldoko sebagai Kyai Haji.

"Kita patut menyampaikan penghargaan kepada Panglima TNI yang mengundang kita bersilahturahim, Jenderal Dr. KH Moeldoko," ujar Din saat menyampaikan sambutannya.

Tak hanya itu, Din pun juga menggoda Said Aqil dengan menyapanya dengan sebutan Jenderal Said Aqil. Para tamu undangan pun menyambut sapaan Din dengan tawa meriah. Tak cukup sekali, Din pun lantas kembali menggoda Moeldoko di tengah-tengah sambutannya.

"Bersama TNI rakyat kuat. Menjauh dari rakyat TNI kualat karena TNI lahir dari rakyat. Namun Pak Panglima tidak terlalu jelas apakah NU atau Muhammadiyah. Ternyata pak Panglima Munu, Muhammadiyah dan NU. Pendiri TNI Jenderal Soedirman itu Muhammadiyah, jadi di dalam darah TNI mengalir darah Muhammadiyah," kata Din yang kembali mengundang tawa.

Tidak mau kalah dengan Din, Aqil pun menyapa Moeldoko dengan menambahkan gelar keagamaan. Aqil juga menyapa Din dengan julukan Syekh. "Assalamualaikum Jenderal Prof. Dr. Gus Moeldoko, Prof. Dr. KH. Syekh Din Syamsuddin," ucap Aqil yang juga disambut dengan tawa.

Aqil pun menggoda Din dengan menyebut jika darah Muhammadiyah mengalir di TNI, maka darah NU mengalir di Muhammadiyah. Menurutnya hal tersebut lantaran lahirnya NU yang jauh setelah Muhammadiyah itu justru untuk memperkuat ormas islam pimpinan Din tersebut, terutama dalam hal organisasinya.



Pria asal Cirebon ini pun kembali menyapa Moeldoko dengan sebutan kebesaran ulama. Said memanggil Jenderal Bintang 4 itu dengan julukan Kyai saat bercerita bahwa Nabi Muhammad telah memprediksi lahirnya kelompok radikal ISIS.

"Pak Kyai Moeldoko. Nabi Muhammad telah mempridiksi akan lahirnya kelompok radikal seperti ISIS ini," tutur Aqil yang membuat Moeldoko tersenyum itu.

Terlihat senang setelah mendengarkan sambutan Din dan Aqil, Moeldoko menyatakan perlu adanya koalisi permanen antara TNI dengan para ormas islam untuk memberantas radikalisme.

"Kalau TNI itu Tentara Nasional Indonesia, TNU tuntunan dan tatanan NU, TMU tuntunan dan tatanan Muhammadiyah. Kalau nanti ini bergabung, beres kabeh (semua), semua masalah. (Permasalahan) Indonesia selesai," ungkap Moeldoko sebelum mengakhiri acara. [sp/detik]

Pengusaha Muhammadiyah Dikriminalisasi Hingga Tewas, Din Harapkan Keadilan



Jakarta - Niat kerjasama tambang batubara, namun berujung celaka. Itulah yang tengah dialami salah satu pengusaha dari Muhammadiyah H Asri, yang dikriminalkan hingga tewas oleh WN Singapura yang dikenal konglomerat terkenal dari Kalimantan Timur.

Berlarutnya kasus hingga mencapai Mahkamah Agung, membuat keluarga H Asri, pada Selasa (8/9) malam meminta perlindungan ke PP Muhammadiyah. Ini dilakukan karena pelaku kasus ini tidak hanya dilakukan oleh WN Singapura, melainkan juga banyak oknum penegak hukum di Indonesia dalam kasus ini.

“Kami sangat kaget mendengar penuturan Mas Muhammad Rasyid Ridha sebagai pemegang saham perusahaan sekaligus ahli waris korban kriminalisasi tersebut. Kehadiran mereka semalam ke PP Muhammadiyah adalah untuk mengadukan nasib mereka yang terus menerus dikriminalkan dan tidak kunjung selesai,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, Rabu (10/9/2014). 

Menurut Din, pihak keluarga sudah tiga kali mendatangi kantor PP Muhammadiyah hingga Mahkamah Agung. "Sangat sedih. Ini tragedi yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Dimana hukum dipermainkan. Kebetulan ini yang menjadi korban adalah warga kami yang menjadi pengusaha Muhammadiyah di Kalimantan Timur. Muhammadiyah akan mengawal kasus ini hingga korban mendapatkan keadilan. Bahkan, Muhammadiyah sudah berkirim surat ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, agar segera tuntas dan korban mendapat keadilan,” jelasnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjelaskan, pihaknya telah meminta penjelasan secara detail terhadap korban serta seluruh dokumen yang sudah ada. Selannjutnya, PP Muhammadiyah menugaskan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr. Saiful Bakhri, SH, MH untuk menjadi Ketua Tim Advokasi perusahaan serta keluarga korban.

Dari dokumen resmi yang dipegang Din, seta kerja advokasi Saiful Bakhri, maka Din menyimpulkan telah terjadi kriminalisasi terstruktur terhadap Pengusaha Muhammadiyah, H. Asri hingga meninggal. H. Asri yakni pemilik PT. Gunung Bayan Pratama Coal mendapatkan ijin PKP2B (Perjanjian kerjasama pengusahaan tambang batubara) dari Pemerintah pada 15 Agustus 1994. Perusahaan itu adalah pemegang/pemilik PKP2B seluas 100.000 hektar, terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan SK No.002/PK/PT.BA-PT.GBP/1994. Pada tanggal 1 November 1995 bertempat di Singapura, PT. Gunung Bayan Pratama Coal, mengadakan kesepakatan kerjasama dengan LTK.

Din menyebut kerjasama tersebut akhirnya bermasalah karena LTK yang awalnya berkewarganegaraan Singapura, ternyata berkali-kali melakukan tindakan tercela  Atas kejadian tersebut, Din mengaku prihatin. Ternyata H. Asri malah diminta melunasi pajak yang tidak seharusnya dibayar. Bahkan, pihak LTK setelah itu memperkarakan H. Asri ke Mabes Polri.


“Nah, H. Asri sempat ditahan polisi selama dua bulan pada tahun 2009. Antara H. Asri dan LTK, memang saling lapor polisi. Namun laporan H. Asri ke Polisi malah di SP-3 hingga tidak bisa dilanjutkan. Korban mengaku direkayasa oleh oknum penegak hukum. Akibat menjalani kriminalisasi yang bertubi-tubi itu, H. Asri meninggal pada 2012 silam. Ini menyedihkan,” keluh Din.

Meski demikian, menurut Din, pihaknya optimis MA akan merespon permintaanya agar korban mendapatkan keadilan. Setelah mengalami proses kriminalisasi yang panjang, pada November 2012 akhirnya turun Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung RI, No.1711 K/Pid/2011, tanggal 14 November 2012. Dimana (alm) H. Asri dinyatakan “Bebas Murni”. Dengan demikian, sebenarnya pihak LTK harus menyelesaikan kewajibannya dan tidak lagi mengurus perusahaan H. Asri.  [sp/detik]

Moeldoko: Jangan Curiga Kalau TNI Masuk Pesantren


JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar silaturahmi dengan tokoh ormas Islam di aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2014). Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil dan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuidin. Menurut Moeldoko, setelah pertemuan tersebut bakal membuat MoU untuk langkah kedepan yang lebih kongkret.

"Saya bisa menyimpulkan perlunya sebuah koalisi permanen dalam melaksanankan langkah-langkah preventif antara TNI dengan seluruh komponen umat bergama. Nanti kita akan membuat Mou yg akan lebih konkret lagi," kata Moeldoko di akhir sambutannya.
Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan, jika ada prajurit yang masuk ke lingkungan pesantren agar diterima. Menurutnya, hal itu ialah langkah konkret kerja sama TNI dan ormas Islam untuk menghindari radikalisasi.
"Mohon izin kalau kami mendekat ke bapak-bapak jangan dicurigai. Prajurit TNI masuk saja ke pesantren kalau perlu menimba ilmu di sana dan juga memberikan pembelajaran tentang bela negara," katanya.
Dikatakan Moeldoko, pihaknya juga akan mengundang komponen-komponen masyarakat lain untuk meminta masukan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menentukan apa langkah tepat yang harus dilakukan TNI.
"Panglima TNI nanti juga akan mengundang komponen yang lainnya secara berturut-turut. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan TNI betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat," jelasnya. [sp/tribun]

Lazis Muhammadiyah Adakan Pelatihan "Susu Kedelai" Eks WTS



Surabaya- Program Kampung Berdaya LAZISMU Surabaya terus berjalan memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada warga binaan, khususnya para ‘Wanita Harapan’ dan warga terdampak di bekas lokalisasi Putat Jaya. Walau masih terdapat penentangan dan penolakan dari sebagian tokoh RT/RW yang masih ‘dendam’ atas penutupan lokalisasi prostitusi, program dakwah ini tetap terus dilaksanakan tanpa terpengaruh oleh kondisi apapun.
Kegiatan pendampingan di kampung Putat Jaya terhadap mantan Wanita Tuna Sosial (WTS) tidak hanya dari segi aspek keagamaan saja namun juga aspek sosial ekonominya. Jika pada Juli 2014 yang lalu telah diberikan bantuan peralatan usaha dan diadakan kegiatan pelatihan motivasi wirausaha dan pesantren Ramadhan kepada para ‘Wanita Harapan’, maka pada hari ahad, 31 Agustus 2014, bertempat di Aula Panti Asuhan Muhammadiyah Putat Jaya dilaksanakan pelatihan ketrampilan produksi SUSU KEDELAI.
Pelatihan ini bertujuan memberikan bekal ketrampilan agar mereka bisa mengembangkan usahanya. Jika selama ini mereka telah berwirausaha dengan membuka warung makan, toko kecil, Laundry dan aneka kue, maka dengan pelatihan ini mereka dapat menambah satu lagi jenis usahanya yakni Susu Kedelai.
Acara tersebut dibuka oleh Andi Hariyadi, dari Pokja P2 PDM Surabaya dan Aditio Yudono dari LAZISMU Surabaya. Pe-sertanya berjumlah 25 orang yang meru-pakan para wanita binaan eks WTS (wani-ta harapan) di eks Lokaliasasi Putat Jaya Kecamatan Sawahan. Pelatihan ini didesa-in praktis-aplikatif oleh May Pandu Wino-to (Instruktur) agar peserta dapat langsung praktik dan memasarkan produk susu ke-delai segar ke masyarakat. Instruktur juga memberikan kiat-kiat pemasaran agar produk cepat laku di pasaran. 

Memproduksi susu kedelai ternya-ta tidak sesulit yang dibayang-kan. Bahan-bahannya pun mu-dah didapat di pasaran. Tindak lanjut dari pelatihan produksi Susu Kedelai diharapkan peserta sudah dapat membuka usaha itu dengan modal ringan Rp 60.000,- namun keuntungannya bisa 3 kali lipat, produk berkualitas dan tanpa bahan pengawet. 

Guna membuat +200 bungkus su-su kedelai (ukuran plastik 1/4kg), dibutuh-kan 2kg kedelai kualitas baik, 2,5kg gula pa-sir, sedikit kayu manis, beberapa helai da-un pandan, 1 galon air dan garam secukup-nya. Setelah dilakukan perendaman selama 9 jam, kedelai+air bisa langsung diblender sampai lembut dan disaring. Setelah itu di-rebus (1 jam) dan dicampur dengan gula, kayu manis, garam dan daun pandan. Susu kedelai pun siap dikemas dan dipasarkan.[sp/lazismu.org]

5 Tokoh Muhammadiyah Jadi Calon Mendikbud



Tokoh Muhamadiyah dinilai layak menduduki posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Latar belakang sejumlah tokoh Muhamadiyah yang sarat pengalaman di dunia pendidikan akan sangat membantu Presiden terpilih dalam Pilpres 2014, Joko Widodo untuk memajukan dunia pendidikan nasional.  

Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo mengatakan, tokoh-tokoh Muhammadiyah sudah teruji dalam dunia pendidikan. Banyak tokohnya bahkan hingga kini menjabat sebagai Rektor di sejumlah perguruan tinggi.

“Muhamadiyah adalah organisasi yang berpengalaman di dunia pendidikan, dari sebelum Indonesia merdeka hingga kini. Sudah ratusan tahun berkiprah. Jadi selayaknya Pak Joko Widodo dan Jusuf Kalla melirik sejumlah tokoh Muhammadiyah. Ingat lho, saat ini Muhamadiyah mengelola ribuan sekolah dari TK hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” kata Andar.
Selain itu, lanjut Andar, kompetensi tokoh-tokoh Muhamadiyah tak perlu diragukan lagi. Mereka tak hanya cendikiawan muslim, penulis, tapi juga punya kapabilitas dalam menelurkan program-program pendidikan yang pro-rakyat.
Andar menegaskan, problem pendidikan nasional saat ini hanya bisa diatasi oleh pemimpin yang punya kapasitas, ide-ide besar, dan tentunya berpihak kepada rakyat.
“Kalau saya lihat prespektif revolusi mental yang digagas Joko Widodo membutuhkan menteri-menteri yang punya kompetensi. Saya yakin dan tahu betul di Muhamadiyah ada banyak tokoh yang memiliki konsep orisinil untuk memperbaki mental bangsa,” ucapnya.
Andar melanjutkan, lembaganya sendiri telah menjaring lima tokoh Muhamadiyah yang  punya kompetensi, yakni Prof. Munir Mulkan, Prof. Suyanto, Prof. Bambang Setiaji, Dr Iwan Akib dan Dr Muhajir Effendi.



“Lima nama ini punya kompetensi. Terlebih Prof. Munir Mulkan—seorang pemikir pendidikan yang merakyat. Secara pemikiran, saya meyakini pemikiran Pak Munir sama dengan Pak Joko Widodo. Beliau bisa menjadi pembantu Presiden yang baik,” ucapnya.
Sementara itu, Sona Pradeta, aktivis ikatan alumni USNI, mengatakan bahwa selayaknya tokoh-tokoh Muhamadiyah memimpin Kemendikbud. “Terlebih, periode-periode lalu, posisi ini selalu diberikan ke Muhamadiyah. Pengabdian Muhamadiyah terhadap bangsa dan negara sudah teruji dalam sejarah,” kata Sona.
Namun, kata Sona, Presiden Joko Widodo harus mampu memilih kader Muhamadiyah yang secara gagasan dan pemikiran sama. “Harus ada penjaringan bagi tokoh-tokoh Muhamadiyah yang layak. Jangan satu nama yang disetor, kirim sejumlah nama,’’ ucapnya. [sp/okezone]

Gus Ipul: UMM Kampus Kebanggaan Warga Jatim



Malang- Upacara pembukaan Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 2014 berlangsung semarak. Tampak 7632 mahasiswa baru berjas merah dengan pakaian putih-putih memerahputihkan heliped UMM, Senin (8/9). Di antaranya, bahkan terdapat 70 mahasiswa asing dari berbagai negara.
Kehadiran Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf atau lebih sering dipanggil Gus Ipul sebagai inspektur upacara membuat para maba tampak lebih antuasias.   Dalam amanatnya, Gus Ipul mengatakan, seharusnya mahasiswa UMM bersyukur bisa menikmati bangku kuliah karena dari seluruh lulusan SMA, hanya 30 persen saja yang bisa kuliah. Ia juga menyampaikan kebanggaannya karena UMM merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Jawa Timur. “UMM ini kampus kebanggaan warga Jatim,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor UMM Muhadjir Effendy mengangkat Gus Ipul, sebagai keluarga kehormatan UMM yang ditandai dengan penyematan jas almamater merah. Sebelumnya gelar yang sama juga pernah disematkan UMM pada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Moeldoko, ketua umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada kesempatan berbeda.     
Selepas upacara, para mahasiswa baru lantas berjalan menuju UMM Dome untuk mengikuti sesi lain yang dimulai dengan penampilan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan dilanjutkan dengan sambutan Rektor UMM Muhadjir Effendy serta Ketua Badan Pembina UMM HA Malik Fadjar. Kegiatan tersebut diakhiri dengan stadium general oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah KH Din Syamsuddin. 
 
Di awal paparannya Din sempat bertanya pada seluruh maba, berapa persen dari mereka yang Muhammadiyah dan berapa persen yang non-Muhammadiyah. Ternyata, sebagian besar mengaku bukan berasal dari Muhammadiyah.
 “Berdasarkan survei saya dari podium ini ternyata yang Muhammadiyah hanya 20 persen, sisanya 80 persen bukan Muhammadiyah. Ini adalah bukti, kualitas UMM sudah teruji, tidak hanya di kalangan Muhammadiyah. Bahkan saya dengar, tahun ini UMM menerima sekitar 70 mahasiswa asing. Ini luar biasa,” ujarnya.
Din juga menyebutkan, hal tersebut selaras dengan tagline UMM, yaitu jas merah kampus putih yang menunjukkan bahwa universitas ini merupakan bakti Muhammadiyah pada bangsa. Karena itu, lanjutnya, ciri kebangsaan ini harus bisa diwujudkan oleh mahasiswa UMM, di antaranya menjadi garda depan dalam menangkal hal-hal yang dapat merusak nasionalisme kita. 
 “Apalagi negara kita sempat diramaikan dengan fenomena Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Saya kira, posisi UMM sebagai kampus kebangsaan sangat tegas menolak hal-hal seperti,” tandas Din yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini penuh semangat. [sp/muh.or.id]

Patut Dicontoh !! Perjuangan Ranting Muhammadiyah di Pucuk Gunung


Surakarta– Muhammadiyah sungguh luar biasa. Hingga di pucuk gunung terdapat Muhammadiyah yang terus memberikan pencerahan. Dalam acara Rapat Koordinasi Wilayah LPCR se-Jawa Tengah yang diadakan di Surakarta pada Hari Ahad, 31 Agustus 2014, turut mengundang PRM yang dipandang mampu memberikan inspirasi untuk Ranting-Ranting Muhammadiyah yang lain. Ranting ini bernama PRM Plompong, dari Cabang Sirampog, Brebes, Jawa Tengah.

Dalam presentasinya, dijelaskan gambaran tentang perjuangan Ranting Muhammadiyah di pucuk gunung ini. Dengan modal keikhlasan dan kerja keras para anggota dan ditopang oleh segenap pengurus Ranting yang dibimbing oleh PCM Sirampog dan PDM Brebes yang tak kenal berhenti, PRM Plompong tak kenal lelah selalu melaksanakan misi dakwah dan tajdid dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemurnian aqidah yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan AS-Sunnah, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dalam rangka da’wah amar ma’ruf nahhi munkar. Namun, disadari pula masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan langkah-langkah strategis dalam usianya yang kurang lebih setengah abad ini.

Hingga saat ini PRM Plompong memiliki:
  1. Pondok pesantren Hj. Nasikhah Maemanah Muhammadiyah Plompong
  2. TPA / TQA Plompong
  3. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Plompong I & II
  4. MTs Muhammadiyah Plompong
  5. MA Muhammadiyah Plompong
  6. SMK Muhammadiyah Plompong
  7. Koperasi Surya Sekawan
  8. PKU muhammadiyah Plompong
  9. Poskestren Plompong
  10. Majelis ta’lim 8 binaan
  11. Masjid KH. Ahmad Dahlan
  12. Radio Dakwah dan Pendidikan “Surya FM” 106.7 Mhz
  13. INTERNET DESA

Adapun apa yang telah dicapai oleh PRM Plompong dari berbagai aspek sebagai berikut:
  1. Aspek Agama : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama umum dan pondok pesantren, serta memotivasi warga dalam bidang amaliah, baik Hablumminalloh dan Hablumminannas
  2. Aspek Ekonomi : Meningkatnya taraf kehidupan perekonomian dengan adanya PKU dan Koperasi
  3. Aspek Pendidikan : Banyak alumni yang berkiprah di masyarakat dan rata-rata tenaga pendidik berasal dari alumni perguruan Muhammadiyah Plompong
  4. Aspek Sosial Kemasyarakatan: Semua Lapisan masyarakat bisa mengenyam pendidikan sampai kejenjang SLTA dan adanya hubungan yang harmonis di masyarakat.

LAZISMU, MDMC dan Muhammadiyah Bantu Rp 2,5 Miliar Untuk Palestina



Jakarta- Bantuan untuk warga Palestina masih terus mengalir sampai saat ini. Melalui Prakarsa Persaudaraan Indonesia Palestina (PPIP), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, LAZISMU dan MDMC serahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 2,5 miliar untuk para korban di Gaza yang menjadi target serangan tentara Israel.
‎Penyerahan bantuan secara simbolik itu, langsung diberikan kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz N Mehdawi, di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (9/09/2014). Hadir dalam penyerahan itu duta besar negara sahabat, antara lain Libya, Jordania, Qatar, Iraq dan Sudan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga sebagai pemrakarsa Din Syamsudin mengatakan penggalangan dana ini dikumpulkan lewat tiga jalur. Pertama dari LAZISMU dan jejaringnya, kedua, cabang-cabang Muhammadiyah di Indonesia dan terakhir lewat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Indonesia. Adapun total dana yang terkumpul sebesar Rp 2,5 miliar. Dalam sambutannya Din menegaskan dana tersebut akan kami kirim langsung ke rekening di kantor Perdana Menteri Palestina. ‘’Jadi hanya satu pintu, karena ini jalan atau jalur resmi yang terbaik agar tepat sasaran,’’ jelasnya dalam sambutannya siang itu.
‎Din menambahkan, bantuan yang diberikan kepada Palestina bukan yang pertama kali, dulu pada 2012 kami bersama LAZISMU juga melakukan penggalangan dana di Hotel Arya Duta. Ini bukan yang terakhir, urainya menegaskan. Selain itu, berdasarkan info dari MDMC Indonesia Tim Medis Muhammadiyah juga akan dikirim ke Palestina dalam waktu dekat, paparnya
Sementara itu, Direktur Utama LAZISMU, M. Khoirul Muttaqin dalam kesempatan yang sama mengatakan dana yang telah terkumpul tidak hanya dari anggota atau simpatisan Muhammadiyah saja. ‘’Tapi dari para penyumbang lintas agama, komunitas dan profesi yang peduli terhadap penderitaaan warga Palestina sebagai aksi kemanusiaan,’’ jelasnya.
Kami bersyukur, kalangan non-muslim juga mempercayakan kepada LAZISMU. ‘‘Ini bukan lagi soal agama, tapi tanggung jawab kita bersama terhadap persoalan kemanusiaan di muka bumi, urainya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penyumbang yang telah menyalurkan kepada kami, tandasnya.
Hal senada, disampaikan Wakil Ketua MDMC Indonesia, Rahmawati Husein bahwa efektifitas bantuan kepada Palestina tidak sekadar bantuan moril, tapi komitmen dan ketegasan kita bersama bagaimana menyikapi persoalan Palestina dengan pendekatan mitigasi untuk para korban bencana perang. Mereka membutuhkan bantuan yang efektif dan efisien untuk kelangsungan hidup mereka, tegasnya.
‎Selanjutnya, Dubes Palestina, Fariz. N Mehdawi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. "Kami berterimakasih yang amat besar, mungkintanpa bantuan semua pihak, organisasi, pemimpin atau jaringan lainnya, kami tak akan mampu berdiri tegak. ‘‘Sampai sekarang ini, kami akan terus berdiri melawan ketidakadilan yang telah menelan banyak korban seperti anak-anak, kaum perempuan dan warga Palestina pada umunya, kata Faris menguraikan pertanyaan dari para awak media. [sp/lazismu.org]

Inilah Fatwa Muhammadiyah : Bolehkah Nikah Beda Agama ?



Pertanyaan:
Assalamu'alaikum wr.wb. Saya seorang hamba Allah di bumi Allah ingin menanyakan kasus berikut: Ada seorang laki-laki Muslim berbuat zina dengan seorang wanita Katolik sehingga hamil sekian bulan, lalu ia ingin bertanggung jawab dengan menikahinya dengan kondisi berikut:

1. Wanita Katolik tesebut menginginkan menikah digereja dengan cara Katolik kemudian setelahnya menikah secara Islam, kemudian catatan negara dilakukan dengan administrasi Katolik, sedangkan secara Islam tanpa catatan.
2. Kemudian keduanya setelah itu hidup berkeluarga dalam keadaan berbeda agama. Dalam hal ini pihak laki-laki istilahnya terpojokkan karena sudah menghamili. Sehingga HARUS menikahi dengan cara tersebut, dengan tetap pada keyakinan masing-masing. Dalam prosesnya, orangtua (bapak) dari laki-laki itu sudah mengusahakan dengan semaksimal mungkin untuk menikah dengan cara Islam tanpa syarat, wanita tersebut harus masuk Islam dulu.  Namun dari pihak wanita (keluarganya) tetap tidak menyetujui. Kemudian akhirnya, dengan berbagai pertimbangan orangtua ini menyetujui prosesi tersebut. Dan untuk proses bertaubat, mau diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar. Laki-laki tadi juga akan menyeru istrinya untuk masuk Islam. Proses tersebut belum terjadi dan masih menunggu hari H. 

Pertanyaan:
1. Bagaimana hukumnya yang sesuai syariat Islam untuk kasus di atas?
2. Bagaimana status anak yang sudah dikandung ini dan apabila terlahir?
3. Bagaimana hukum dari tindakan orang tua dari laki-laki ini?
4. Bagaimana sikap saya (sebagai saudara sepupu) jika nanti proses itu terjadi? Tentang menghadiri pestanya? Karena dalam benak saya saat ini, haram untuk menghadiri yang seperti itu.Mohon penjelasan dengan sangat detail, mengingat saya masih awam. Terima kasih sebelumnya.

Wassalamu alaikum wr. wb.Hamba Allah di Jawa Tengah, nama dan alamat diketahui redaksi (Disidangkan pada hari Jum'at, 20 Syakban 1432 H / 22 Juli 2011 M)

Jawaban:
Wa 'alaikumus-salam wr. wb. Saudara hamba Allah dari Jawa Tengah yang baik, berikut ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saudara:

1. Hukum nikah beda agama menurut syariat Islam itu sudah kami terangkan beberapa kali dalam rubrik Tanya Jawab Agama ini, bahkan telah pula menjadi keputusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989 di Malang Jawa Timur. Kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa seorang wanita Muslimah haram menikah dengan selain laki-laki Muslim. Ulama juga sepakat bahwa laki-laki Muslim haram menikah dengan wanita musyrikah (seperti Budha, Hindu, Konghuchu dan lainnya). Dalilnya firman Allah:

Artinya "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."( A\-Baqarah {2]: 221) Yang diperselisihkan para ulama ialah: Bolehkah laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab (yaitu Yahudi dan Nasrani: Katolik/Protestan)? Ada yang mengatakan boleh, dengan bersandarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ada pula yang mengatakan tidak boleh, Namun demikian kami telah mentarjihkan/menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan beberapa alasan, antara lain:

a. Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi saw. Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah dengan mengatakan babwa  Uzair itu anak Allah (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah (menurut Nasrani).
b. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagal tujuan utama dilaksanakannya pernikahan.
c. Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya.
d. Sebagai upaya syadz-adz-dzari'ah  (mencegah kerusakan), untuk menjaga keimanan calon suamilistri dan anak-anak yang akan dilahirkan.Bahkan, sekalipun seorang laki-laki Muslim boieh menikahi wanita Ahlui Kitab menurut sebagian ulama, sebagaimana kami katakan, namun dalam kasus yang saudara sebutkan di atas, kami tetap tidak menganjurkan perkawinan tersebut karena syarat wanitaAhlul Kitab yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang dijadikan oleh mereka yang membolehkan perkawinan tersebut tidak terpenuhi, yaitu syarat al-ihshan, yang artinya wanita Ahlul Kitab tersebut haruslah wanita baik-baik yang menjaga kehormatan, bukan pezina. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5:

Artinya Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak  (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman  (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapusfah amalannya dan la di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."( Al-Maidah [5j: 5) Dan perlu diketahui, negara kita tidak mengakui perkawinan beda agama, karena menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu." ini artinya, negara kita tidak mewadahi  dan tidak mengakui perkawinan beda agama (meskipun pengantin laki-laki  beragama Islam). Oleh karena itu, sebagaimana kata saudara,  perkawinan  tersebut tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu di KUA. Dan yang dapat dilakukan hanyalah mencatatkan perkawinan tersebut di Catatan Sipil  sebagaimana penduduk non muslim lainnya mencatatkan perkawinan mereka  disana.Perlu ditekankan di sini, pihak laki-laki Muslim tersebut seharusnya tidak merasa  terpojokkan sehingga "HARUS" menikahi wanita Katolik itu sebagaimana yang saudara katakan. Perzinaan itu bisa saja terjadi  karena atas dasar suka sama suka sehingga menurut hukum positif tidak bisa dipidanakan. Dengan demikian, upaya agar  menikahkan mereka berdua dengan cara  Islami, yaitu masuk Islam dahulu lalu menikah di KUA, harus terus  dilakukan semaksimal mungkin.

2. Mengenai status anak mereka berdua jika ia lahir dapat kamijelaskan sebagai berikut: Jika keduanya tidak jadi menikah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Ini karena anak tersebut hasil perzinaan dan lahir di luar perkawinan yang sah. Dan perzinaan itu tidak menimbulkan dampak menetapan nasab anak tersebut (kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya), menurut kesepakatan jumhur  (mayoritas) ulama. Alasannya, nasab itu adalah kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah. Dengan ditetapkannya nasab itu seorang ayah wajib menafkahi, mendidik,menjadi wali nikah, mewariskan dan lainnya. Oleh karena nasab itu adalah kenikmatan, maka ia tidak boleh didapatkan dengan sesuatu yang diharamkan. Dalil yang mendasari hal tersebut adalah Hadits berikut:
 
Artinya "Rasulullah saw bersabda: "Anak itu dinasabkan kepada yang memiliki tempat tidur (laki-laki yang menikahi ibunya), dan bagi yang melakukan perzinaan (hukuman) batu (rajam sampai mati)"."(al-Bukhari dan Muslim) Hadits ini menunjukkan bahwa hanya anak yang lahir dari perkawinan sah saja yang dinasabkan kepada ayahnya yang mempunyai tempat tidur (maksudnya, yang menikahi ibunya). Manakala zina itu tidak layak untuk dijadikan sebab menetapkan nasab, bahkan pezina itu harus mendapatkan hukuman rajam. Pendapat yang menasabkan anak hasil zina kepada ibunya ini juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHl) pasal 100 yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".
 
Jika keduanya menikah setelah wanita tersebut masuk Islam, maka jika anak tersebut lahir setelah 6 (enam) bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada si laki-laki Muslim di atas. Alasannya ialah, tempo kehamilan itu minimalnya adalah enam bulan menurut kesepakatan para ulama. Dan setelah itu, laki-laki Muslim tersebut bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkenaan dengan anaknya itu seperti nafkah, pendidikan, kesehatan, perwalian, pewarisan dan lainnya sama persis dengan anak hasil pernikahan yang Sah. Namun jika anak hasil zina tersebut  lahir sebelum enam bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Dan laki-laki Muslim tersebut tetap bretanggung jawab terhadap nafkah, pendidikan dan kesehatannya, karena ia adalah anak istrinya. TApi daris egi perwalian dan pewarisan, laki-laki musluim tidak berhak menjadi wali anak tersebut dan tidak waris mewarisi dengannya. Ini menurut ulama fiqih.
 
Namun perlu diketengahkan disini bahwa menurut KHI, anak hasil zina yang lahir sebelum enam bulan tersebut dapat dinasabkan kepada si laki-laki muslim di atas karena anak yang sah menurut KHI pasal 99 adalah:a Anak dilahirkan dalam atau akibat perkawonan yang sah.b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Besar kemungkinan KHI menetapkan demikian demi kemaslahatan tersebut.
 
3. Mengenai tindakan orang tua laki-laki Musli di atas sebaiknya tetap berusaha untuk menikahkan keduanya secara Islam, yaitu KUA.
 
4. Mengenai sikap saudara terutama dalam menghadiri pesta perkawinan jika proses perkawinan seperti yang dikehenadaki keluarga katolik itu terjadi, saudara boleh menghadiri bila diundang. 

Wallahu a’alam bi showab.


Soal Nikah Beda Agama, Tokoh Muhammadiyah : Boleh-Boleh saja, tapi....


JAKARTA -- PP Muhammadiyah Anwar Abbas membolehkan jika ada yang ingin mengajukan masalah pernikahan beda agama ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
"Boleh-Boleh saja, tapi itu berarti dia menggugat Allah. Boleh saja, tapi rasakan nanti akibatnya," katanya kepada Republika, Jumat (5/9).
Menurut dia, perilaku manusia yang menggugat Tuhan berarti menunjukkan kesombongan. Apalagi, sudah jelas dijelaskan di Alquran bahwa nikah beda agama dilarang. 
Karenanya, kata dia, tugas negara dalam hal ini adalah tidak boleh melakukan pembiaran adanya praktik seseorang atau kelompok yang menginjak-injak suatu ajaran agama.
Ia menegaskan, Muhammadiyah tidak akan menyetujui gugatan tersebut. Apalagi, peluang MK untuk mengabulkan pemohon sangat kecil.
“Memang pada awalnya seperti bahagia, atas nama cinta, semua perbedaan diterobos. Tapi ke depannya, perbedaan keyakinan akan menjadi penyulut keretakan rumah tangga," ujarnya. [sp/RoL]

Muhammadiyah: Ada Sejarah Panjang di Balik Lahirnya UU Perkawinan


Jakarta-- Alasan pengajuan judicial review terhadap pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan dinilai tak berdasar. 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat, para pemohon uji materi tersebut tidak paham akan posisi agama dalam konstitusi.
"Ada sejarah yang panjang di balik lahirnya UUP 1974. Tidak ada hak konstitusi warga yang dirugikan oleh aturan tersebut," kata Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri, kepada Republika, Sabtu (6/9).
Menurut Syiful, pasal 2 ayat 1 UUP 1974 justru melindungi hak konstitusi warga negara dalam melaksanakan pernikahan. Aturan tersebut tidak saja selaras dengan hukum agama sebagai salah satu sumber hukum negara. 
Tetapi secara sosial, juga memberikan kepastian terhadap status anak hasil perkawinan di mata masyarakat. 
"Ini dikarenakan sah atau tidaknya sebuah pernikahan itu ditentukan oleh hukum agama, bukan oleh negara. Karenanya, saya pikir justru para pemohon itu yang tidak paham posisi agama dalam konstitusi," ujarnya.
Syaiful menambahkan, PP Muhammadiyah sejak awal tidak pernah setuju dengan pernikahan beda agama. Bukan hanya karena dilarang dalam Islam, tetapi juga tidak dibenarkan dalam ajaran agama lainnya yang diakui di Indonesia.
"Saya juga pesimistis jika gugatan itu bakal dikabulkan MK. Karena hakim-hakim MK itu tentunya juga orang-orang yang beragama," katanya.
Sebelumnya, lima mahasiswa dan alumnus Universitas Indonesia (UI) mengajukan judicial review UUP 1974 yang menyatakan perkawinan beda agama tidak sah. Pemohon beranggapan pasal 2 Ayat 1 pada UU tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional mereka.
Para pemohon uji materi UUP 1974 itu adalah Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata dan Anbar Jayadi serta Luthfi‎ Sahputra. [sp/RoL]

MEDIA

KIRIM ARTIKEL
 
Copyright © 2013. Sang Pencerah - All Rights Reserved
Team Website Sang Pencerah